Birokrasi

Birokrasi di Indonesia

Birokrasi mempunyai sistem struktur manajemen pemerintahan negara atau administrasi besar atau organisasi sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang kompleks yang ditandai dengan otoritas hirarkis di antara banyak kantor dengan prosedur yang tetap.

Ada 3 masalah utama di dalam birokrasi Indonesia. Masalah pertama adalah korupsi. Permasalahan ini terjadi disemua organisasi pemerintahan. Biasanya korupsi terjadi pada tiga aktifitas utama, yaitu bidang pelayanan administrasi, pelaksanaan proyek pembangunan dan terakhir penegakan hukum. Pada  bidang pelayanan administrasi kita bisa melihat pada kasus Gayus Tambunan. Pada bidang pelaksanaan proyek pembangunan kita bisa melihat pada kasus pembangunan wisma atlet sea games di Palembang ( kasus Nazaruddin). Pada kasus penegakan hukum kita bisa melihat pada kasus jaksa Urip dan Cirus Sinaga. Dalam kasus Hakim kita bisa lihat pada kasus  hakim Imas, hakim Syarifuddin, belum lagi kasus yang melibatkan aparat kepolisian. Kasus-kasus diatas adalah contoh sebagian kecil dari beribu-ribu kasus korupsi sejenis yang terjadi di Indonesia yang melibatkan birokratnya.

Masalah kedua dalam birokrasi di Indonesia adalah masalah efisiensi. Jumlah lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat dan didaerah sangat banyak, yang dampaknya memperbesar jumlah PNS yang harus mengisinya. Data yang adalah jumlah PNS di Indonesia saat ini adalah sekitar 4,7  juta jiwa. Besarnya  jumlah PNS, berdampak lurus dengan besarnya anggaran negara yang tersedot untuk membayar gaji mereka.

masalah ketiga adalah masalah efektifitas, menyangkut manfaat dari pekerja pemerintah tersebut bagi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelyanan birokrasi di Indonesia sangat lambat dan berbelit. Begitu pula masalah proyek-proyek pemerintah yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak dirasakan manfaatnya.

Dari ketiga masalah tersebut, rangkuman sederhana dari birokrasi di Indonesia adalah sebuah organisasi besar yang menyedot banyak anggaran negara, diisi oleh SDM yang sebahagian besarnya masih bermental korup yang kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Seperti yang ditulis diawal, permasalah birokrasi Di Indonesia tidak hanya masalah efiesensi dan efektifitas tetapi juga masalah korupsi. Ketika masyarakat negara-negara maju mengeluh dengan birokrasi yang tidak efisen dan efektif, para pemimpinya meresponnya dengan cepat dan menjadikan sebagai agenda utama yang harus dilakukan. Ketika masyarakat Indonesia mengeluh dengan birokrasinya yang tidak efisen dan efektif serta perilaku aparat birokratnya yag masih korup, tidak ada langkah-langkah serius dan fokus dari pemerintah untuk melakukan pembaruan terhadap organisasi pemerintah. Presiden harus  ada di depan dalam mereformasi birokrasi pemerintahan, perlu dibangun strategi-strategi  sebagai pendongkrak utama perubahan birokrasi (kerjasama kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, KPK dan juga Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembagunan/UKP4) dan dukungan  kelompok politik didalam mereformasi birokrasi dengan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kelompoknya.